==================================
05/11/20
Membaca Indonesia dasawarsa belakangan ini, terasa bahwa bangsa ini mulai kehilangan sebagian atau mungkin bisa dibilang semuanya dari akal sehatnya. Berbagai aspek muncul, mulai dari Perilaku Ekonomi, tingkah polah politik, ritus keberagaman, pandemi, hingga ke persoalan Papua yang belakangan ini lagi hangat-hangatnya dibicarakan.
Belakangan ini publik dihebohkan dengan ketua The United liberation movement for west Papua (ULMWP). Benny Wenda Selaku ketua ULMWP dengan terang-terangan membentuk pemerintah sementara rakyat West Papua. Dengan Berani Benny Wenda mendeklarasikan dirinya sebagai presiden pemerintah sementara papua barat.
Pernyataan Benny Wenda langsung ditanggapi oleh Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD, beliau terkesan menganggap remeh apa yang di deklrasikan oleh Benny Wenda. Bahkan dengan sikapnya yang biasa Prof. Dr. Mahfud MD Menyatakan bahwa apa yang di deklarasikan oleh Benny Wenda hanyalah Negara Ilusi. Padahal isu Papua kerap kali muncul di PBB. Artinya, secara Hukum International isu papua seringkali dibahas dengan berbagai problemtaika yang di alami oleh rakyat papua. Terutama Isu HAM dan kebebasan Berekspresi. Tahanan politik yang begitu masif, Rasisme, pelanggaran HAM hingga kebebasan pers untuk mengungkapkan kebobrokan Hukum di tanah papua di bungkam oleh pemerintah pusat. Ajakan dialog terbuka juga hingga saat ini belum di iyakan oleh pemerintah pusat.
Pendekatan militer di papua justru di anggap solusi bagi pemerintah pusat, padahal pendekatan ini justru menambah daftar panjang korban jiwa dan trauma yang mendalam bagi rakyat papua.
Pemerintah seolah-olah menyembunyikan bangkai yang kemudian membusuk dan baunya mulai tercium oleh publik. Harapan tokoh-tokoh intelektual papua adalah mengajak dialog terbuka tentang persoalan papua dan masa depan papua. Tetapi hingga saat ini belum ada respon yang baik dari pemerintah pusat. Justru saat ini, pemerintah di sibukkan dengan persoalan yang remeh temeh seperti HRS vs Artis Nikita Mirzani. Terlihat lucu dan sangat tidak berkompeten pemerintah mengahabiskan Energi untuk mengurus hal-hal yang tidak urgen seperti itu.
Padahal, jika pemerintah mau jeli melihat persoalan papua tentu saja jauh lebih penting, hal ini bukan tanpa alasan, Amnesty Intenational Indonesia mencatat hingga 22 september 2020, total pembunuhan di luar hukum di sepanjang tahun 2020 saja setidaknya mencapai 15 kasus dengan total 22 korban.
Sungguh mengelikan! Bangsa ini seakan lupa, bahwa semua amarah dari rakyat papua tentu ada sebabnya. Hal inilah yang harus di perhatikan serius oleh pemerintah pusat jika tidak ingin papua benar-benar lepas dari pangkuan NKRI. pakailah pendekatan hati, ajaklah dialog, berikan mereka ruang untuk bisa menjadi bagian dari NKRI. Dengan demikian, pemerintah harusnya bisa membangun Perspektif yang baik tentang persoalan papua, dari sanalah solusi dan penegakkan hukum itu bisa benar-benar ditegakkan dengan seadil-adilnya. Karena saat ini Demokrasi sangat membutuhkan Akal sehat. Dengan akal sehat, Demokrasi akan bersih dari kepentingan Parsial yang kotor. Perspektif atas dasar aplikasi demokrasi yang baik berujung pada penataan sistem politik, maka demokrasi yang baik akan bermuara pada sistem politik yang Rapi.
Oleh:
Ismail Weripang
