Tuntaskan Persoalan Papua berdasarkan perjalanan Sejarah Politik Rakyat Papua
================================
Apa yang ada dibenak anda jika berbicara tentang Papua? Konflik KKSB Vs TNI-POLRI? Atau ketidakadilan, pelanggaran Ham, Rasisme, Demonstrasi yang Anarki? Dan kemudian anda bingung Sebenarnya persoalan Papua ini Apa sih? Oke...mari kita kupas secara tuntas bersama-sama.
Saya sendiri mengikuti perkembangan isu papua, mulai dari isu Ham, Otsus, ketikadilan sampe terakhir kemarin tanggal 15 agustus 2020 aksi demonstrasi Menuntut dan memperingati (New York Agreement) di sentani dan kota Jayapura. Jika anda bertanya kepada saya, pilih merdeka atau tetap indonesia? Maka jawaban saya jelas bahwa saya memilih indonesia. Ini komitmen saya, berdasarkan sejarah dan perjuangan leluhur saya dahulu. Kakek saya mantan pejuang merah putih, mereka dahulu menentang kolonialisme Belanda. Tapi akhir akhir ini sejarah ini berusaha di perlintir. Oke mari kita kupas tuntas...
SEJARAH POLITIK
pelanggaran Ham terbesar yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan juga belanda pada awal polemik status politik papua (Irian Jaya) adalah saat-saat terjadi perundingan (New York Agreement), 15 agustus 1962. Kedua pemerintahan tidak melibatkan secara aktif rakyat papua melalui wakilnya untuk duduk bersama-sama dalam satu meja perundingan. Rakyat papua pada saat itu hanya sebagai obyek bukan subyek dari perundingan New York itu. Padahal setidaknya adanya perwakilan dari rakyat papua yang harus duduk bersama dalam perundingan tersebut. Hak untuk duduk bersama pada meja perundingan bagi rakyat papua pada saat itu telah di abaikan oleh pemerintah Indonesia dan juga belanda. Inilah awal mula pelanggaran Ham Papua dibidang politik untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Persetujuan New York Agreement 1962 menyatakan bahwa rakyat papua di beri wewenang untuk menentukan Nasibnya sendiri lewat Plebisit Atau Referendum. Hal ini tidak lepas dari campur tangan belanda yang ingin menjadikan Papua sebagai Negara yang berdaulat.
Plebisit merupakan konsensus Indonesia dan belanda dalam New York Agreement 1962, atau yang dikenal dengan penentuan pendapat Rakyat atau (PEPERA) pada tahun 1969 dibawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). pasal 18 perjanjian itu menyatakan bahwa pelaksanaan plebisit atau penentuan nasib sendiri rakyat papua dilaksanakan dengan prinsip one man one vote, atau satu orang satu suara.
Dari sekitar kurang lebih 8000 Rakyat papua saat itu hanya di pilih keterwakilan sekitar 2125 Orang yang berhak ikut Pepera. Itupun di ambil dari tua tua adat atau Ondo afi dari setiap daerah. Lagi-lagi.. Disinilah blunder terjadi, awalnya yang seharusnya one man one vote di ganti dengan perwakilan dari setiap wilayah/daerah adat. Ini merupakan kesalahan fatal dalam sistem demokratis yang telah di sepakati bersama antara Indonesia dan belanda. Oleh sebab itu, hingga saat ini suara dengung Referendum upang terus di dengungkan akibat kesalahan fatal yang tidak melibatkan hak-hak dasar Rakyat Papua. Pro-kontra masalah papua terus bergelora, 1 Desember 1961 di sebut-sebut sebagai hari jadi bangsa papua. Tentu hal ini tidak lepas dari campur tangan belanda yang ingin melihat papua berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Hasil PEPERA pun tidak dianggap sebagai keterlibatan dari rakyat papua secara utuh. Belanda terus mempropaganda papua dengan Indonesia dengan politik pecah belahnya sebagai berikut:
19 Oktober 1961, Belanda segerah membentuk Negara Papua Barat, Kongres Pertama Niuew Guinea Raad (NGR) pada 19 Oktober 1961. Dalam sidang pertamanya merubah Status Nederland Niuew Guinea menjadi Papua Barat (West Papua) dengan memiliki atribut kenegaraan.Komite Nasional yang diketuai oleh Mr. De. Rijke, melakukan pertemuan. Pertemuan tersebut mengesahkan Bendera Bintang Kejora, lagu Hai Tanahku, sebagai symbol kebangsaan, “orang Papua” sebagai Sebutan Rakyat, dan “Papua Barat” Sebagai sebagai sebutan negeri. Komite Nasional didirikan oleh orang-orang Papua Pro Belanda Sebagai Respon atas Rencana Perdana Menteri Belanda, Joseph Luns
27 September 1961, Perdana Menteri Belanda, Joseph Luns, mengajukan ke Majelis Umum PBB tentang adanya juridiksi internasional mengembalikan Irian Iarat dan menyiapkan penduduknya untuk melakukan semacam Pepera.
1 Desember 1961, Pemerintah Belanda mulai didesak oleh Bangsa Papua untuk segera menaikkan Bendera Nasional Papoea Barat dan menyanyikan lagu Kebangsaan Papua di seluruh wilayah tanahPapua. Akhirnya desakan itu diterima oleh Gubernur Pemerintahan Nederland Niuew Guinea dan Pemerintah Kerajaan Nederland sehingga mulai dinaikan serempat di seluruh Tanah Papua tanggal 1 Desember 1961.
19 Desember 1961, Presiden Soekarno menyerukan Komando Pembebasan (ANEKSASI) TRI KOMNDO RAKYAT (TRIKORA) yakni: Gagakan Negara Boneka Papua Buatan Kolonial Belanda; Kibarkan bendera sang saka merah putih di seluruh Irian Barat; Bersiaplah untuk moblisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa.
19 Desember 1961, Mulai Ekspansi Militer Indonesia Untuk Merebut Papua Dari Tanggan Belanda dan Membubarkan Negara Papua Barat yang telah disiapkan Oleh Belanda (merebut Kekuasaan) dari tahun 19 Desember 1961-15 Agustus 1962.
2 Januari 1962, Lewat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 tentang pembentukan Komando Mandala, maka mulai melakukan infiltrasi ke Papua lewat laut dan udara, kemudian kontak tembak antara Tentara Pendudukan Belanda dengan para penyerbu yang terdiri dari Militer dan sukarelawan Indonesia yang bergabung dalam komando Mandala Pembebasan Irian Barat.
Dengan demikian sampe detik ini sejarah ini belum di tuntaskan secara serius oleh pemerintah indonesia. Sehingga tak heran jika sampe hari ini gejolak suara merdeka terus di suarakan, karena memang problem masa lalu yang belum dituntaskan secara baik oleh pemerintah indonesia. Secara sosial-politik memang papua memiliki latar belakang sejarah yang berbeda dengan berbagai daerah yang lain di Nusantara. Tapi yang perlu di Garis bawahi adalah, di balik rakyat papua yang pro kemerdekaan ada sebagian rakyat papua yang ingin memperjuangkan haknya untuk hidup berdampingan satu kesatuan dari ikatan NKRI. jauh sebelum adanya bintang fajar, Frans Kaisepo salah satu tokoh papua yang menentang kolonialisme belanda di atas tanah papua. Bukan hanya Frans, ada banyak tokoh-tokoh papua yang memperjuangkan haknya bersama para pejuang merah putih.oleh sebab itu sengaja ingin di hilangkan dari sejarah peradaban rakyat papua tentang bagaimana kontribusi rakyat papua yang ingin bergabung dengan NKRI. Tidak usah jauh jauh, saya ambil contoh para pejuang yang menentang belanda adalah almarhum kakek saya sendiri, beliau menentang kolonial belanda dengan membentuk gerakan perlawanan bersama para pejuang lain untuk tidak ingin hidup bersama di bawah tekanan kolonial belanda. Hal ini saya dapatkan bukan tanpa alasan, berdasrkan cerita-cerita sejarah yang saya alami sendiri, bahkan di belakang rumah kakek bendera merah putih sepanjang 2 meter di simpan dengan rapi dan ditanamkan dalm tanah. Penyimpanan bendera ini bukan tanpa alasan, akibat dari intimidasi kolonilal belanda maka sang saka merah putih di sembunyikan dengan rapi di dalam peti. beliau takut belanda membakar atribut kemerdekaan indonesia. sehingga mengubur dalam-dalam sang saka merah putih dengan peti. Hal ini membuktikan bahwa jiwa nasionalisme masyarakat fakfak memang sangat cinta pada NKRI. tapi di balik itu semua, ada juga sebagian yang ingin merdeka dan ingin berdiri sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Semua itu berawal dari sejarah masa lalu yang belum tuntas hingga saat ini.
Somoga sedikit tulisan di atas memberikan sedikit gambaran dan pemahaman pada kita mengenai persoalan papua. Kritik, saran dan masukkan sangat di butuhkan. Semoga bermanfaat...
Oleh
Ismail Weripang
