Rabu, 17 Maret 2021

Akal Manusia

MANUSIA 
-------------------
17/03/21

Manusia.  Apa yang terlintas di kepala Anda jika kata "manusia" di sebutkan?  Sebagian orang pasti berkata Makhluk yang diberikan akal oleh Allah SWT.  Allah menciptakan Manusia dimuka bumi karena memiliki kedudukan yang mulia di antara makhluk yang lain.  Apa kemuliaan tersebut?  Ya,  sebagai Khalifah (Pemimpin) dimuka bumi.  

Sebagai makhluk yang memiliki kedudukan yang mulia di Sisi Allah,  maka manusia seharusnya tidak boleh lupa pada amanah yang diberikan Allah kepadanya sebagai Khalifah. Dan sebagai Khalifah,  sudah semestinya manusia mengaplikasikan setiap pikiran, hati dan tindakannya semata-mata dalam bentuk Ibadah kepada-Nya.  

Lalu apa yang membedakan manusia dan makhluk yang lain di muka bumi? Jawabannya adalah "Akal". Allah berikan keistimewaan pada makhluk yang bernama manusia dengan Akal/Pikiran agar dapat membedakan antara baik dan buruk,  Yang Haq dan yang Batil. 

Akal ada pada diri manusia agar mampu membedakan,  siang dan malam,  hitam dan putih, kemudian sebagai alat untuk mengontrol Hawa Nafsu/Syahwat yang ada pada diri manusia, Lalu sebagai proses pengambilan keputusan sebelum bertindak. 

Namun,  terkadang Nafsu yang ada pada diri manusia mampu mengalahkan akal/pikiran dan hati manusia. lalu kemudian Manusia  berbuat seenaknya, yang jauh bahkan lebih hina dari pada hewan.  Inilah pentingnya koneksi antara Akal/pikiran, Hati,  dan tindakan.  Manusia berbuat serakah,  karena Nafsu yang terus menguasai dirinya.  

Oleh karena itu,  kita perlu refleksi,  terus berperang melawan syahwat yang selalu datang menghantui pikiran dan Hati kita sebagai manusia.  Musuh kita sebenarnya adalah diri kita sendiri, dengan bisikan Setan Laknatullah maka Hawa Nafsu terus menghampiri hati dan pikiran kita agar dapat terus  berbuat  tindakan yang tidak kita inginkan.  Ingatlah bahwa,  Manusia hadir dimuka bumi dengan Amanah yang begitu besar,  hadir sebagai Khalifah,  hadir sebagai Hamba yang taat bukan Hamba yang bejat,  hadir sebagai Hamba yang mampu berpikir lalu menggunakan Hati sebagai koneksi untuk bertindak.

Manusia hadir dibumi dengan Ruh,  pikiran,  hati dan jasad.  Manusia hadir dengan sempurna untuk merawat bumi ciptaan Illahi.  Manusia hadir di bumi bukan hanya soal Makan,  minum, bersenang-senang,  Lalu mati.  Lebih daripada itu,  Manusia hadir sebagai Khalifah (pemimpin).

Hidup ini hanya sekali,  maka lakukanlah tugas kita sebagai khalifah,  amalkan sisa usia kita di jalan yang baik dan benar,  pergunakan akal, pikiran, hati dan tindakan kita sebelum bertindak. Jaga dan rawatlah bumi, lalu rawat dan jagalah setiap makhluk yang ada hanya semata-mata mengharapkan Ridho Allah SWT. 

Oleh:
Ismail Weripang

Sabtu, 16 Januari 2021

Antara Hutan, Sawit, lahan dan Duka (Kalimantan Berduka)

Antara Hutan, Sawit,  Lahan,  dan Duka

Kalimantan Berduka.  
*****/*******//////******

Pada masa lalu hutan Kalimantan digerus oleh loging secara membabibuta kemudian beralih menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Sejak tahun 2000 izin pertambangan bertebaran di Kalimantan. Pertambangan terbesar terdapat di Kalimantan Timur. Samarinda sebagai Ibu Kota dikelilingi oleh perusahaan tambang. Sebelum ada UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dalam satu tahun ada sebanyak 90 izin dikeluarkan oleh Gubernur Kaltim.

Linda Rosalina, Pengkampanye FWI menyampaikan tahun 2009-2013 telah kehilangan hutan sebesar 1,13 juta hektare per tahunnya, hal ini disebabkan exploitasi kayu dari konversi hutan seperti HTI, tambang dan perkebunan kelapa sawit. Dalam Kajian FWI ditemukan deforestasi/kehilangan hutan dalam konsesi perkebunan sawit 500.000 hektar.

Indonesia menjadi pengekspor sawit terbesar hingga memenuhi kebutuhan dunia. “Pulau Kalimantan adalah wilayah terbanyak mengalami kehilangan hutan dalam konsesi sawit seluas 30.327.000 hektar, seluas 3,6 juta hektar pada tahun 2014 perkebunan sawit (Data Dirjen Perkebunan),” paparnya.

Dampak dari pembukaan Lahan secara besar-besaran di kalimantan,  Warga yang menempati sekitarnya merasakan dampaknya dari exploitasi Hasil Alam. Tentu,  bisa di prediksi bahwa dampaknya  saat ini bisa kita rasakan  di awal Tahun 2021. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kondisi terkini bencana banjir di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabid Humas BNPB, Rita Rosita Simatupang mengatakan, sebanyak 21.990 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Tanah Laut. Mereka saat ini sedang mengungsi di lima titik pengungsian.

"6.661 KK yang terdiri dari 21.990 jiwa terdampak banjir. Saat ini mereka sedang mengungsi di 5 titik pengungsian dan masih dalam pendataan kami. Selain itu, 6.346 rumah terendam," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/1).

Bahkan data yang diperoleh BPost dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Provinsi Kalsel salah satu daerah yang cocok untuk ditanami Sawit. Hingga saat ini, di seluruh provinsi tercatat ada 97 perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Kalsel dengan luasan lahan 423.414 hektare.

Kamis, 14 Januari 2021

Pro Kontra Vaksinasi Di Indonesia

Pro Kontra Vaksinasi Di Indonesia
---------------------------------------------------

 
Proses Vaksinasi terhitung telah dimulai pada Rabu 13/01/21 di awali suntikan Dosis pertama kepada Presiden Joko Widodo dan Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju jilid II di Istana Merdeka.  Program Vaksinasi rencananya akan di lakukan selama 15 bulan ke depan hingga maret 2022 mendatang.  

Presiden Joko Widodo menyebutkan,  setidaknya 70-80 persen Warga Indonesia atau setara 182,5 juta penduduk harus di suntik vaksin Covid-19. Jumlah itu, katanya untuk mencapai target herd imunity atau kekebalan tubuh dari Virus. 

Di sisi lain,  proses Vaksinasi ini menuai berbagai Pro dan kontra.  Sebut saja Anggota Komisi IX DPR fraksi partai PDIP Ribka Tjiptaning yang menjadi Sorotan publik setelah pernyataannya yang menolak Vaksin Covid-19 dan rela membayar denda karena tidak mau di Vaksin.  Politisi partai PDIP ini bahkan menyebutkan bahwa pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat.  

Di tengah keraguan berbagai pihak,  Presiden Joko Widodo keluar sebagai orang pertama Yang di Vaksin. Orang Nomor satu di Indonesia ini berusaha meyakinkan Publik bahwa Vaksin Aman untuk di Konsumsi.  Apapun pro dan kontranya,  pandangan saya selalu menuju pada Fatwa MUI Mengenai Halal Haram Vaksinasi Di Indonesia.  

Terkait dengan Fatwa MUI Nomor: 02 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19, hukumnya Suci dan halal di konsumsi.  ini berarti, sebagai umat Muslim saya tidak perlu lagi ragu dengan Vaksin karena telah di labeli Suci dan Halal.  

Namun, bagaimana dengan Hukum menolak Vaksin?  Di bagian inilah yang paling banyak di soroti publik. Menurut wakil Menteri Hukum dan HAM Prof Edward OS Hieariej, Orang yang menolak Vaksinasi hukumannya penjara dan denda hingga Ratusan Juta Rupiah.  Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.  

Aturan itu terdapat pada Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 Yang berbunyi sebagai Berikut :
" Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan masyarakat dipidana penjara paling lama 1 (satu)  Tahun dan/atau pidana Denda paling banyak Rp. 100. 000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)". 

Berbeda halnya dengan Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas System keuangan untuk penanganan Pandemik Covid-19 yang selama ini menjadi dasar untuk setiap program penanggulangan Virus Corona tidak terdapat sanksi ataupun denda bagi yang Menolak Vaksin.  Bahkan belum ada peraturan ditingkat pusat yang mengatur sanksi pidana bagi yang menolak Vaksinasi Covid-19. 

Dari berbagai Pro dan Kontra yang muncul,  ada kesimpulan yang mestinya di tarik agar tidak menimbulakan Protes yang berlebihan di tengah masyarakat.  Pertama,  pemerintah harus betul-betul punya komitmen yang kuat untuk membersamai rakyat memutuskan mata Rantai Covid-19, rakyat membutuhkan kepercayaan saat ini.  
Kedua,  setelah dana Bansos covid-19 yang di korupsi Oleh Mensos sebesar 17 Milyar Rupiah,  Rakyat saat ini membutuhkan pelayanan yang betul-betul punya rasa keadilan. Artinya apa?  Proses Vaksinasi Harus merata, adil dan gratis.  Mengapa?  Inilah cara rakyat menagih janji setelah Uangnya Di embat 17 Milyar Rupiah.  

Terlepas dari pernyataan Ribka yang mengatakan Negara ingin berbisnis dengan Rakyat,  pemerintah harusnya punya kesadaran akan hal itu.  Berikan pelayanan yang terbaik tentu saja akan memberikan keadilan serta bisa mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah untuk sama-sama memutuskan Mata Rantai Covid-19 di Indonesia.  

Oleh :
Ismail Weripang

Sabtu, 12 Desember 2020

Untukmu Aku Titip Amanah Perubahan

Untukmu aku titip Amanah Perubahan
================================
12/12/20

Dari geruduk rumah yang sederhana.
Muncul berbagai pertanyaan di benak.  
Fakfak yang sedang bergejolak dengan dinamika politiknya,  membuat suasana akan terasa ramai. Netizen dan timses siap beradu argumen di kolom komentar. medsos jadi sarana satu-satunya adu argumen, informasi dan data-data yang dimiliki. Saya tidak tahu bagaimana idealisme ini bisa bertahan.  yang jelas kita punya peluang yang sama untuk meraih kekuasaan. Bagimu saudaraku,  jadilah contoh dan teladan yang baik di bumi cendrawasih ini. Di negeri yang kaya akan pala ini, kita menitipkan amanah dan harapan yang besar untuk kedua PASLON.  Satu tungku tiga batu adalah semboyan kita.  Jika memang semua terasa sulit, maka lihatlah kembali sejarah panjang berdirinya kota yang sama-sama kita cintai ini.  Ambil lah setiap hikmah dari kemenangan dan kekalahan.  Jadikanlah setiap momentum pesta demokrasi ini sebagai ikatan kuat tali persaudaraan tanpa ada rasa kebencian,  menjatuhkan,  memfitnah dan lain-lain.  Genggamlah erat tangan saudramu,  bisiklah di telinganya "Aku ini saudaramu bukan musuhmu". 

Pesta demokrasi tanpa  kebencian, fitnah,  dan saling menjatuhkan adalah cita-cita bangsa ini. Deruan-deruan aksi dari balik kehebohan dinamika politik saat ini, harusnya membuat kita sadar bahwa makna dari Pemilu adalah menentukan satu yang terbaik di antara yang terbaik untuk memimpin negeri ini.  

Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati FakFak,   SADAR Dan UTAYOH adalah putra-putri pilihan terbaik kota pala  yang kelak memimpin kota ini.  Siapapun yang terpilih,  harapan sederhana dari rakyat adalah bukan janji tapi bagaimana bisa mengemban amanah untuk bisa merealisasikan program-program dan janji-janji politik yang selama ini dibuat.  mari kita sama-sama  sukseskan Pilkada di kabupaten FakFak. Beda pilihan politik itu hal yang biasa, siapapun dia yang terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kita hargai sebagai keputusan akhir dari pihak penyelenggara KPU dan BAWASLU.  Untukmu pemimpin baru di kota pala,  ada rakyat yang menitipkan kerinduan akan perubahan dan kesejahteraan di kota Pala.  Kami rindu perubahan, kami rindu persatuan dan kami rindu kesejahteraan. 

#Dari_Tanah_Rantau
#Untukmu #Kota_Pala
#FakFak

Oleh :
Ismail weripang

Jumat, 04 Desember 2020

Membangun perspektif pemerintah Pusat terhadap persoalan papua

Membangun Perspektif pemerintah pusat terhadap persoalan papua
==================================

05/11/20

Membaca Indonesia dasawarsa belakangan ini,  terasa bahwa bangsa ini mulai kehilangan sebagian atau mungkin bisa dibilang semuanya dari akal sehatnya.  Berbagai aspek muncul, mulai dari Perilaku Ekonomi,  tingkah polah politik,  ritus keberagaman,  pandemi,  hingga ke persoalan Papua yang belakangan ini lagi hangat-hangatnya dibicarakan.  

Belakangan ini publik dihebohkan dengan ketua The United liberation movement for west Papua (ULMWP). Benny Wenda Selaku ketua ULMWP dengan terang-terangan membentuk pemerintah sementara rakyat West Papua.  Dengan Berani Benny Wenda mendeklarasikan dirinya sebagai presiden pemerintah sementara papua barat.  

Pernyataan Benny Wenda langsung ditanggapi oleh Menko Polhukam Prof. Dr.  Mahfud MD, beliau terkesan menganggap remeh apa yang di deklrasikan oleh Benny Wenda.  Bahkan dengan sikapnya yang biasa Prof. Dr.  Mahfud MD Menyatakan bahwa apa yang di deklarasikan oleh Benny Wenda hanyalah Negara Ilusi. Padahal isu Papua kerap kali muncul di PBB.  Artinya,  secara Hukum International isu papua seringkali dibahas dengan berbagai problemtaika yang di alami oleh rakyat papua. Terutama Isu HAM dan kebebasan Berekspresi. Tahanan politik yang begitu masif,  Rasisme,  pelanggaran HAM hingga kebebasan pers untuk mengungkapkan kebobrokan Hukum di tanah papua di bungkam oleh pemerintah pusat.  Ajakan dialog terbuka juga hingga saat ini belum di iyakan oleh pemerintah pusat.  

Pendekatan militer di papua justru di anggap solusi bagi pemerintah pusat,  padahal pendekatan ini justru menambah daftar panjang korban jiwa dan trauma yang mendalam bagi rakyat papua.  

Pemerintah seolah-olah menyembunyikan bangkai yang kemudian membusuk dan baunya mulai tercium oleh publik.  Harapan tokoh-tokoh intelektual papua adalah mengajak dialog terbuka tentang persoalan papua dan masa depan papua.  Tetapi hingga saat ini belum ada respon yang baik dari pemerintah pusat.  Justru saat ini,  pemerintah di sibukkan dengan persoalan yang  remeh temeh seperti HRS  vs Artis Nikita Mirzani. Terlihat lucu dan sangat tidak berkompeten pemerintah mengahabiskan Energi untuk mengurus hal-hal yang tidak urgen seperti itu.  

Padahal,  jika pemerintah mau jeli melihat persoalan papua tentu saja jauh lebih penting,  hal ini bukan tanpa alasan, Amnesty Intenational Indonesia mencatat hingga 22 september 2020, total pembunuhan di luar hukum di sepanjang tahun 2020 saja setidaknya mencapai 15 kasus dengan total 22 korban.  

Sungguh mengelikan!  Bangsa ini seakan lupa, bahwa semua amarah dari rakyat papua tentu ada sebabnya.  Hal inilah yang harus di perhatikan serius oleh pemerintah pusat  jika tidak ingin papua benar-benar lepas dari pangkuan NKRI.  pakailah pendekatan hati,  ajaklah dialog,  berikan mereka ruang untuk bisa menjadi bagian dari NKRI.   Dengan demikian,  pemerintah harusnya bisa membangun Perspektif yang baik tentang persoalan papua,  dari sanalah solusi dan penegakkan hukum itu bisa benar-benar ditegakkan dengan seadil-adilnya. Karena saat ini Demokrasi sangat membutuhkan Akal sehat.  Dengan akal sehat, Demokrasi akan bersih dari kepentingan Parsial yang kotor.  Perspektif atas dasar aplikasi demokrasi yang baik berujung pada penataan sistem politik, maka demokrasi yang baik akan bermuara pada sistem politik yang Rapi.  

Oleh:

Ismail Weripang


Minggu, 01 November 2020

Basis Intelektual politisi

Basis Intelektual Politisi
===========≠==========

Biarpun sudah terjadi perubahan politik yang di alami oleh bangsa Indonesia,  pada dasarnya peranan Intelektual tidak ikut berubah, terutama karena proses perubahan politik yang terjadi masih terus berlangsung. Artinya,  ia masih di hadapkan pada esensi dari dilema-dilema yang sama.  Akan tetapi, telah terdapat perbedaan prespektif dalan caranya memandang dilema-dilema tersebut,  dan dengan begitu berpengaruh terhadap beberapa perubahan pada konsep diri para Intelektual.  
Dilema yang paling berat adalah, memang dilema mengenai hubungan Intelektual itu dengan Politik (kekuasaan).  Selama ini, ia masih memiliki ide-ide yang jernih mengenai masa depan Negaranya,  tujuan-tujuan yang harus di kejar,  dan caranya tujuan itu harus di capai,  membuatnya tidak lagi bisa berpaling dari kekuasaan sebagai suatu alat untuk mewujudkan gagasan-gagasannya itu ke dalam kenyataan.  
Pada saat bersamaan sikapnya sendiri yang ambivalen terhadap kekuasaan masih tetap sama.  Dengan kata lain,  Intelektual pun sedang berada dalam keadaan krisis,  sesuatu yang direfleksikan dalam perdebatan modernitas dan pos modernitas.  Debat-debat ini berkisar seputar bagaimana intelektual harus bersikap dalam konteks yang baru,  dalan pergaulannya dengan negara atau partai politik.  Yakni,  dalam kaitannya dengan seluruh cakupan kesempatan yang semakin membesar guna memfungsikan Intelektualitasnya dalam cara-cara yang dapat membantu.  
Krisis yang dialami kaum intelektual dalam hal ini,  salah satu sebabnya adalah bahwa konstruksi peran-peran baru Intelektual dari tradisi-tradisi yang berlaku,  sekaligus juga dimungkinkan dan dibatasi oleh konteks yang baru.  Tradisi-tradisi dan konteks-konteks adalah "bahan" yang memunculkan kembali peran-peran yang baru bagi Intelektual dengan segala konsekuensi yang mungkin terjadi sebagai akibat terjadi pergeseran pekerja Intelektual dari posisi marjinal dalam masyarakat ke posisi yang lebih sentral.
Di samping itu,  terdapat kesadaran yang lebih besar akan perlunya menegakkan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan yang memiliki daya bantu di   dalam masyarakat,  yang dapat membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin pastisipasi sukarela masyarakat dan organisasi.  Seyoginya,  ketika seorang politisi memiliki basis Intelektual,  ia akan lebih mengedepankan perubahan-perubahan,  pembaruan-pembaruan untuk kepentingan orang banyak secara visioner.  
Melihat realitas sekarang,  Indonesia memang makin membutuhkan politisi-politisi yang memiliki komitmen orientasi dan visi intelektualitas, lebih-lebih pada saat banyak produk keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat dan kualitas masa depan bangsa lebih banyak yang sesaat.  Komitmen adalah tanggung jawab Intelektual. Kita harus berbenah untuk menjemput setiap perubahan yang ada.  

Oleh 

Ismail weripang

Selasa, 27 Oktober 2020

Islamophobia dan pancasilais (Spesial Hari Sumpah Pemuda)

Islamophobia dan pancasilais 
****************============**********

20 oktober 2020, bertepatan dengan hari sumpah pemuda saya sengaja buka medsos dan mendapati video yang beredar di medsos pertengkaran antara anak bangsa terkait cadar Islam Radikal dan Nasionalis.  Miris!! Sangat miris saya saksikan vidio itu.  Dalam benak saya langsung teringat pada para pahlawan yang telah berjuang mengusir penjajah,  para pemuda yang bersatu dengan bambu runcing tanpa harus membenci satu sama yang lainnya.  

Melihat anak bangsa yang bertengkar karena berbeda pandangan menambah bumbuh perpecahan serta kebencian antar sesama Muslim itu Sendiri.  Pemikiran Islam dalam wawasan kebangsaan Indonesia secara langsung telah melahirkan Negara kesatuan Republik Indonesia.  Ia tidak lahir begitu saja dalam benak para bapak bangsa, melainkan ia telah bersama dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.  Ide kebangsaan lahir,  menyatu,  dan berkembang Bersama Islam.  Kita harus menyadari bahwa Toleransi bukan ucapan semata yang di koar-koar secara luas.  Mengklaim diri paling baik,  paling soleh,  paling pancasilais,  paling NKRI adalah sikap arogansi yang kerap kali justru menimbulkan perpecahan antar anak bangsa.  Islamophobia muncul karena cara pandang yang keliru terhadap Islam. Hal ini telah di ungkapkan di Chanel Youtube Felix Siauw.  Yang ingin saya bahas di sini adalah bagaimana kita bisa memahami  Pancasila dan Islam sebagai Rujukan utama untuk menyadarkan kita bahwa Islam bukan berarti Radikal apalagi anti sama pancasila.  Ada beberapa hal yang perlu di ketahui agar tidak ada lagi Islamophobia adalah sebagai berikut.  

Pertama:
Bahwa Nilai Moral Islam telah membentuk menjadi Roh yang mengisi Tauhid Pancasila.  Gagasan sila Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah lahir dari ruang hampa tanpa makna.  Ia lahir dari suatu konsep Tauhid yang murni Islam memandang Allah sebagai titik awal berangkat,  berkreasi membangun bangsa.  Nilai Tauhid itu menjadi Roh utama yang membentuk sila-sila selanjutnya dalam falsafah pancasila.  Fondasi Tahid yang menjadi dasar bangunan Islam telah pula diletakkan oleh para bapak bangsa sebagai Fondasi kukuh sebuah Rumah bernama Indonesia.  Sebagai Generasi milenial sudah seharusnya kita cerdas melihat persoalan bangsa, bukan malah di suruh adu jotos yang justru merugikan diri kita,  agama kita,  dan banga kita.  Ayo sadar pemuda.  Bangun dari tidur panjangmu.  Lihatlah orang-orang di sampingmu yang membutuhkan tenagamu,  pikiranmu,  dan juga aksi-aksimu yang nyata.  Masih ingatkah pesan Bapak bangsa kita?  Ir. Soekarno.  Beliau pernah mengatakan bahwa "perjuangan saya mudah karena mengusir penjajah,  sedangkan perjuanganmu jauh lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri". Terbukti hari ini hal itu terjadi.  

Kedua:
Bahwa wacana Keislaman dengan Tauhid sebagai Fondasi berbangsa melalui pancasila dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami pasang surut.  Banyak pihak yang berupaya memisahkan bahkan membenturkan nilai-nilai Tauhid dengan pancasila,  dengan kata lain Islam Vs Pancasila.  Islam di sisi lain berhadapan dengan pancasila di sisi lain berhadapan untuk siap saling menerkam dan menikam.  Untuk itu perlu kembali kita mendudukkannya pada proporsi relasi yang sesungguhnya untuk melihat relasi konstruktif Islam dalam falsafah Pancasila.  

Gagasana Keislaman dan kebangsaan dalam benak pemikiran berbangsa dan bernegara telah menyelimuti para bapak bangsa pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.  HOS Tjokroaminoto, Soekarno,  Mohammad Hata,  M. Natsir,  Sjafruddin Prawiranegara,  Buya Hamka,  dan lainnya banyak mengadopsi nilai-nilai luhur Islam dalam membentuk alam berpikir guna membangun suatu gagasan Falsafah Luhur pancasila.  Penjajahan tidak saja berkait dengan penindasan fisik semata tetapi bertentangan dengan falsafah cita Islam.  Kesadaran akan arti penting berislam menjadi bahan bakar penggerak bagi pejuang untuk memerdekan bangsa ini.   Sudah saatnya kita sebagai pemuda perlu mengenal sejarah perjuangan,  wawasan kebangsaan,  dan bagaimana kita bisa mengimplementasi dalam kehidupan sehari-hari.  Perbaharuilah semangatmu kawan,  genggamlah tanganku,  kuatkan tekadmu,  kita berjuang bersama,  berkarya bersama,  tanpa fanatik,  tanpa harus anti terhadap agama apapun,  golongan apapun,  dan Ras apapun. 

NegarawanMuda

Oleh
Ismail weripang




Minggu, 11 Oktober 2020

Idealisme Mahasiswa

Idealisme Mahasiswa
**********************
Menjaga marwah idealisme Mahasiwa yang turun kejalan melakukan aksi demonstrasi beberapa hari terakhir memang menjadi viral.  Kita harus maklum, ketika ada yang menganggap kehidupan mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi mengakibatkan terelenasi didalam menara gading atau sangkar filsuf tidak berkooptasi atau terafiliasi oleh elit kekuatan politik.  Itu mungkin benar.  Apalagi terkait uu omnibus law yang sorot akan kepentingan kapitalis.  Tapi justru karena itulah mereka merasa dekat dengan rakyat, dan senantiasa menyeru untuk mengingatkan pentingnya moralitas yang bersumber dari kepentingan rakyat.  Merekalah satu-satu kekuatan kalau mau dibilang secara konsisten berada di depan  rakyat dalam segala kondisi dan mampu berhadapan dengan arogansi kekuasaan. Suatu kekuatan moral yang ironisnya berbanding terbalik dengan partai politik yang seringkali plin-plan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. 
mahasiswa memiliki banyak potensi untuk mengawal aspirasi rakyat dan berani kritis tanpa beban kepada penguasa.  Hal ini dibuktikan berdasarkan sejarah panjang beradaban bangsa Indonesia.  Reformasi 1998 merupakan bukti bahwa mahasiswa adalah aktor-aktor utama di balik runtuhnya Rezim Otoriter yang di pimpin oleh Soeharto.  Maka tak heran mereka berani berhadapan langsung dengan aparat TNI-POLRI walaupun nyawa adalah taruhannya.  Praduga bahwa,  dalam kalangan kita semata-mata menemukan transforman sosial berupa lebel-lebel amarah, sebenarnya harus di imbangi oleh kenyataan pula, bahwa dalam golongan mahasiswa inilah terdapat pahlawan-pahlawan masa damai yang dalam kegiatan pengabdiannya terutama di dorong oleh aspirasi-aspirasi murni   dan semangat yang ikhlas.  Golongan ini bukan saja haus edukasi,  akan tetapi berhasrat sekali untuk meneruskan dan menerapkan segera hasil edukasinya itu,  sehingga pada gilirannya mereka itu sendiri berfungsi sebagai edukator-edukator dengan caranya yang khas.  Tidaklah keliru kalau mereka menjadi tumpuan kepentingan rakyat yang terabaikan oleh sistem kekuasaan. Karena mereka di anggap mempunyai tiga fungsi: belajar,  aksi sosio-kultur dan perjuangan politik.  Oleh sebab itu,  tak heran mereka terus aktif dalam berbagai bidang.  Tak terkecuali perjuangan aspirasi buruh dan rakyat terkait uu omnibus law yang lagi hangat di perbincangkan ditengah publik.  

Oleh
Ismail weripang

Jayapura,  11 oktober 2020

Selasa, 06 Oktober 2020

OMNIBUS LAW CIPTAKER DAN MATINYA DEMOKRASI

Omnibus Law Ciptaker Dan Matinya Demokrasi
----------------------------------------------------------
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), senin (5/10/2020), telah mengetok palu tanda di sahkan Omnibus Law RUU cipta kerja menjadi undang-undang.  Pengesahan tersebut banyak mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat seperti buruh,  tani,  nelayan, mahasiswa dan warga net atau yang biasa di sapa netizen juga ikut menolak Omnibus law ciptaker.  Publik bertanya-tanya mengapa pemerintah dan juga DPR Terburu-buru mengesahkan UU omnibus law ciptaker tersebut.  Ada apa?  Mengapa terburu-buru?   Padahal ada masalah yang lebih urgen yang seharusnya di selesaikan oleh Dpr dan juga pemerintah. Masalah yang urgen dan paling penting  seperti Pandemi Covid-19 yang berjalan kurang lebih Tujuh bulan dan terus bertambah angka yang positif di Indonesia justru diabaikan begitu saja. Alhasil dengan terus bertambahnya kasus positif covid-19 di indonesia justru menambah beban ekonomi bangsa.  dengan di sahkan undang-undan ciptaker ini justru menimbulakan berbagai gejolak masa yang turun ke jalan terutama Buruh,  Tani,  nelayan dan juga mahasiswa.  Kemungkinan untuk memperhatikan protokol kesehatan yang telah di tetapkan oleh pemerintah justru  akan di abaikan dengan aksi masa yang turun ke jalan.  

Disisi lain,  langkah senyap Dpr dan pemerintah dalam memuluskan omnibus law Rancanagan undang-undang (RUU)  cipta kerja akhirnya terwujud.  Adapun poin-poin yang di anggap kontroversial dalam Undang-undang omnibus law yang menjadi sorotan publik antara lain seperti penghapusan upah minimum,  jam lembur yang lebih lama,  kontrak seumur hidup dan rentan PHK, pemotongan waktu istirahat,  dan mempermudah perekrutan TKA.  Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi pengusaha dan sebaliknya sangat merugikan bagi para buruh.  Selain itu potensi konflik agraria dan/  SDA lingkungan hidup juga menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat.  Terutama masyarakat adat.  Mengingat selama 5 Tahun terakhir ada sekitar 1.298 kasus kriminalisasi terhadap rakyat akibat mempertahankan hak atas tanah dan wilayah hidupnya.  Misalnya perubahan undang-undang UU P3H (Pasal 82, 83 dan 84, yang ada didalam pasal 38 UU cipta kerja)  soal ancaman pidana kepada orang-perorangan yang di tuduh melakukam penebangan pohon, memanfaatkan hasil hutan tanpa perizinan dari pejabat berwenang di kawasan hutan tersebut.  Hal ini sungguh miris jika mau di lihat dari kacamata kita sebagai orang asli papua yang hidupnya sehari-hari bergantungan dengan alam seperti berkebun,  berternak,  dan juga mencari kayu bakar di hutan.  Dengan di sahkan undang-undang cipta kerja ini tentu sangat mempermulus langkah korporasi untuk eksploitasi hasil alam secara besar-besaran.  Tentu yang rugi bukan hanya buruh saja,  Tapi kita semua yang merasa anak bangsa bagian dari NKRI sangat di Rugikan.  Disisi lain omnibus law cipta kerja ini justru sangat mengungkan bagi pengusaha dan juga penguasa.  
Dengan demikian Demokrasi yang kita kenal dari rakyat,  oleh rakyat dan untuk rakyat hanya menjadi slogan semata.  Justru sebaliknya dari penguasa,  oleh penguasa dan untuk penguasa.  Maka matinya sebuah sistem yang demokratis justru di lakukan oleh penguasa kita sendiri.  Terutama wakil rakyat kita yang menjalin hubungan cinta segitiga antara penguasa dan kapitalis. Justru wakil rakyat kitalah yang selama ini kita percaya untuk menyambung lidah rakyat justru memilih berselingkuh dengan penguasa dan kapitalis.  Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat justru di khianati oleh wakil kita sendiri.  Maka matinya suatu sistem yang demokratis justru di lakukan oleh penguasa Dan Dpr.  Semoga saja upaya yang di lakukan oleh kaum buruh, tani,  nelayan dan mahasiswa yang turun ke jalan tidak sia-sia dan dapat di dengarkan aspirasinya oleh penguasa.  Rezim ini sudah seharusnya tidak bersikap bodoh amat dalam manampung setiap aspirasi yang disampaikan oleh rakyatnya agar tidak terjadi korban jiwa akibat aksi masa yang turun ke jalan. Kemungkinan Timbulnya tindakan-tindakan anarkis justru menambah daftar panjang persoalan bangsa ini.  Pemerintah sudah seharusnya menjadi pendengar yang baik agar rakyat bisa percaya bahwa bangsa ini masih punya pemimpin dan juga wakilnya.  Untuk mengantisipasi konflik Horizontal dan Vertikal dimasa yang akan datang tentu harus kita benahi sistem sejak dini.  Terutama wakil-wakil rakyat kita yang justru saat ini berkhianat dari rakyatnya sendiri.  

Oleh
Ismail weripang

Kamis, 24 September 2020

Radikal muncul karena aspirasi diabaikan

Radikal muncul karena aspirasi diabaikan
*///////////////////////////////////////////////////////////*

Tahukah anda apa itu radikal?  Mengapa kata ini sering di pakai dalam setiap isu terkini terkait dengan isu-isu pemahaman tertentu atau golongan tertentu?  Apakah radikal sekejam itu?  Mari kita simak ulasan berikut ini :

Secara etimologis, kata radikal sesungguhnya netral. Radikalis, kata sifat ini berasal dari bahasa Latin, radix atau radici. Menurut The Concise Oxford Dictionary (1987), istilah radikal berarti ‘akar’, ‘sumber’, atau ‘asal-mula’. Dimaknai lebih luas, istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental, pokok soal, dan esensial atas bermacam gejala, atau juga bisa bermakna “tidak biasanya” (unconventional). Namun sering kali istilah radikal sering di kaitkan dengan Terorisme,  Penganiyan,  Anarkis bahkan di tujukan pada kelempok-kelompok tertentu.  

Masih ingatkah anda dengan pernyataan Menteri Agama terkait paham Radikal? Di Dalam ajaran agama islam, yang benar tetap benar dan salah tetap salah.  Salah satu pokok fundamental dari paham yang Haq dan batil inilah muncul istilah radikal.  Padahal,  jika kita telusuri setiap kebijakan negara memang jauh dari harapan masyarakat.  Ketidakadilan,  kemiskinan,  Resesi ekonomi,  krisis kepercayaan terhadap pemerintah merupakan akar persoalan di Negara ini.  

Banyak PHK di masa pandemi dan sulitnya mencari kerja juga salah satu faktor utama mengapa paham Radikal ini muncul.  Namun,  radikal tetaplah radikal.  Tindakana anarkis,  teror,  dan berbagai kejahatan lain disana pasti muncul karena dasar pemahamannya bersifat fundamental atau mendasar.  Sedangkan Islam  Tidak seperti yang anda bayangkan,  Islam mengajarkan bahwa setiap umatnya untuk saling memaafkan, saling kasih sayang,  dan tebarkan Rahmat  Ilahi kepada seluruh penjuru Dunia.  Islam tidak seperti apa yang selama ini anda bayangkan,  tidak pula se ekstrim paham radikalisme.  Jika radikal hanya di kaitkan dengan umat islam saja,  lalu mengapa Para Zionis itu tidak di sebut radikal?  Bukankah mereka yang lebih radikal? Masih ingatkah anda kasus New Zeland seseorang yang tidak di kenal masuk Masjid dan tembak mati Jamaah yang lagi sholat Jumat, lalu di rekam seakan-akan seperti anda bermain game Fre fire.  Dengan senapannya dia berani melakukan hal itu,  belum lagi palestina yang di jajah, bukan kah itu radikal?  Bukan kah itu terorisme?  Bukankah itu penindasan?  Bukankah itu penjajahan?  Mengapa selama ini yang di soroti itu hanya Islam?  Sekan-akan Islam saja yang menganut paham radikal.  Apalagi di bangsa yang kita cintai ini.  

Inilah kekeliruan yang harus di luruskan,  siapapun anda yang membaca tulisan ini saya ingatkan bahwa selama ini kaum muslim selalu di pojokkan.  Di bangsa  yang kita cintai ini misalnya,  di papua terus bergejolak dengan teriakan papua merdeka,  dengan berbagai pelanggaran HAM,  penembakan di area Freeport, Timika,  Nduga,  Jayapura,  Dan beberapa daerah lainnya memkan korban jiwa tiap harinya.  Baik dari pihak TNI-POLRI,  Rakyat sipil sendiri maupun KKB atau (OPM). Jelas disini bahwa pemerintah tidak bijak menyikapi setiap persoalan yang ada. Kebijakannya selalu blunder dan menjadi bahan olok-olokan Netizen.  Partisipasi rakyat untuk percaya kepada pemerintah berkurang karena blunder dari kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat dan selalu menimbulakan perpecahan di antara golongon,  idelogi,  ras dan Agama.  Pemerintah selalu mengabaikan aspirasi dari rakyatnya sendiri,  hutang yang menggunung,  TKA yang masuk berbondong-bondong menambah kekecewaan rakyat terhadap pemerintah.  Hukum yang di anggap seperti sebuah mata pisau yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas.  

Ujung-ujungnya pengalihan isu,  Radikal,  Teroris,  khilafah.  Ustad-ustad dan para Dai serta para ulama di persekusi di berbagai tempat. Pada dasarnya pengalihan isunya dengan menyeret para pelaku dakwah yang berpegang teguh pada yang Haq dan melawan yang Munkar (Batil).  HTI,  FPI Jadi bulan-bulanan isu paham radikal. Padahal tak sadar pemerintah punya persoalan yang mendasar.  Persoalan papua misalnya,  untuk saat ini dunia International menyoroti persoalan papua,  tapi lagi-dan lagi pemerintah selalu bersikap masa bodo. Apakah seperti ini kita bernegara?  Apakah harus demikian?  Kedaulatan negara dan kesejahteraan pada rakyat memang menjadi persoalan saat ini.  
berbagai persoalan itu muncul dan pengalihan isunya sudah bisa di tebak,  FPI,  HTI,  KHILAFAH,  RADIKAL.  Ujung-ujungnya para ulama dan Dai jadi sasaran pengalihan isu oleh buzer Istana.  Seakan-akan persoalan bangsa ini hanya soal khilafah dan Radikal yang selalu di kaitkan dengan umat muslim.  Padahal munculnya perlawanan rakyat terhadap Rezim adalah karena aspirasinya terabaikan dan tidak menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.  Jika memang ada pelaku Radikalisme, Terorisme,  dan berbagai paham yang mengganggu kedaulatan negara maka di sikapi dengan serius tanpa harus mengalihkan isu untuk mengkambing hitamkam kelompok tertentu. Jika terbukti maka prosesnya secara hukum agar tidak ada lagi yang mengobok-obok kedaulatan Negara.  Disinilah peran pemerintah,  Aparat keamanan TNI-POLRI,  dan berbegai instasi penegak hukum untuk menegak hukum seadil-adilnya.  Tidak bisa di pungkiri  Terorisme,  Radikalisme merupakan musuh kita bersama.  Tapi sekali lagi,  tidak bisa hanya di kaitkan dengan kelompok tertentu atau agama apapun.  Islam,  kristen,  katolik,  Hindu budha sudah hidup berdampingan sejak dahulu.  Saya yakin,  tidak ada satupun dari ajaran agama yang mengajarkan kebencian,  saling membunuh,  dan sikap yang intoleran.  Apapun agamanya.  Jika ada yang bertindak di luar nilai-nilai keagamaan maka pelaku tersebut hanya oknum. Jika terbentuk secara kelompok maka dia tidak bisa di kaitkan dengan kelomok atau agama tertentu. Mereka yang keluar dari Nilai-Nilai KeTuhanan Adalah sebuah kelompok yang punya paham Radikal atau terorisme. Apalagi yang berkedok agama,  bisa saja mengatas namakan agama tertentu untuk menjalankan visi busuknya.  Inilah musuh kita bersama.  Bukan Islam,  bukan Kristen,  bukan Katolik,  bukan Hindu,  bukan pula Budha.  Kita harus cerdas dalam melihat berbagai persoalan baik di dalam maupun luar negeri. Toh Bhineka Tunggal ika masih terpampang rapi di dinding Rumah  menjadi cerminan buat diri kita masing masing untuk menuju ketahanan Nasional.   pemerintah jngan hanya membabgun narasi yang memecah belah perstuan. jangan yang kritis di balas  radikalis. Merawat kesatuan dan persatuan bangsa itu penting.  Pemerintah punya banyak pr yang harus di selesaikan.  Untukmu MENANG,  ada banyak hal mendasar di Tubuh kemenrtian Agama yang harus di selesaikan.  Jangan tebar narasi yang menimbulakan kontroversi di tengah masyarakat dan berpotensi retaknya nilai-nilai persatuan sebagai bangsa Yang Berdaulat.  

Oleh 
Ismail weripang



Senin, 07 September 2020

KONTRIBUSIKU UNTUK TANAH PAPUA

"Trauma Heling di kampung Ayapo Pasca Banjir Bandang di sentani Tahun 2019"
KAMMI (KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA)
###############################

Peristiwa Banjir bandang di Sentani 16 Maret 2019, merupakan tragedi memilukan bagi warga kabupaten jayapura dan sekitarnya.  Sekitar 200 orang meninggal dunia dan sebagian lainnya  di nyatakan hilang akibat terbawa arus banjir.  Kurang lebih 1000 orang warga sentani  memilih mengungsi ke tenpat yang lebih tinggi. Para relawan, ormas,   TNI-POLRI,  dan juga Basarnas terjun langsung ke lokasi bencana untuk saling bahu-membahu mencari korban yang hilang. serta yang luka-luka maupun yang meninggal dunia langusng di larikan ke RSUD Yowari,  RSUD Dian Harapan,  dan juga puskesmas yang terdekat.  Selain itu para relawan yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten jayapura mendirikan posko-posko pengungsian.

 akibat dari banjir bandang ini berdampak langsung pada Naiknya air danau. Masyarakat yang tinggalnya di dekat danau terpaksa memilih mengungsi ke posko pengungsuian akibat rumahnya terendam banjir.  

Pada tanggal 30 maret 2019 teman-teman dari KAMMI membentuk Tim relawan kemanusiaan dan saya juga salah satu di antaranya yang ikut Serta dalam kegiatan kemanusian tersebut.TIM dari  KAMMI pun rapat, kemudian hasil rapat  tersebut membentuk kesepakatan bersama, kami pun ingin mengadakan "Trauma Heling" Dan juga membantu BAMA (Bahan Makanan)  seperti Mie instan,  gula,  beras, telur dan juga pakaian layak pake seperti Baju,  celana,    bantal,  tikar dll.  

Target TIM relawan tentu kepada dua kampung yang terdampak langusng di tengah danau sentani seperti kampung Alepo dan juga ayapo.  Untuk menuju ke sana tim harus bersedia menyewa longboat, kemudian menyeberang melalui danau Sentani. Perjalanan itu kurang lebih memakan waktu 15 menit untuk sampe kesana.  
Sesampainya di dua kampung tersebut, kami pun terkejut karena rumah warga terendam air dan mereka memilih mengungsi ke gereja yang posisinya lebih tinggi dari rumah warga yang berada di dekat  danau.  Anak-anak yang masih kecilpun harus terpaksa merasakan bagaimana peristiwa kelam tersebut yang baru terjadi sepanjang sejarah di kabupaten jayapura.  Mereka terpaksa tidak bisa sekolah karena sekolah mereka terendam air luapan  banjir.  Trauma sudah pasti dirasakan oleh anak-anak dan juga warga dua kampung tersebut. 

Maka, kami pun datang dengan penuh antusias ingin membantu sekaligus memberikan semangat kepada anak-anak agar mereka bisa tetap belajar walaupun dalam kondisi yang terbatas.

Bermain dan tertawa bersama mereka adalah suatu kebahagian tersendiri bagi saya dan juga teman-teman pada saat itu. Tak lupa pula kami membawa buku tulis dan juga bulpen untuk mereka agar  mau belajar. setelah itu kami  tanyakan bagaimana  keadaan mereka,  apa cita-citanya,  dan juga berbagai Game lain kami berikan untuk menghibur mereka seperti Bernyanyi,  bermain,  Mop,  dan juga memberikan semangat untuk mereka agar tetap kuat melewati cobaan ini. Senyum-senyum polos dari mereka membuka hati dan juga pikiran saya. Saya merasa senang bisa berada di tengah-tengah mereka. 
Dari sini saya belajar,  bahwa hidup ini kita tidak sendiri.  Melainkan ada orang-orang di sekeliling kita yang juga membutuhkan uluran tangan kita,  membutuhkan bantuan kita,  dan juga saling tolong-menolong dalam kebaikan.  Masusia adalah makhluk sosial.  Maka sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain.  Saya pernah membaca salah satu kutipan dari Bung karno,  dia pernah mengatakan seperti ini : jangan tanyakan apa yang Negara berikan untuk kamu tapi tanyakanlah apa yang sudah kamu berikan untuk negara.  

Ayo.. 
Saya mengajak kepada teman-teman semua untuk selalu berkarya dan juga berkontribusi untuk Negeri.  inilah kisahku,  inilah kontribusiku untuk papua, untuk korban bencana banjir. Untukmu sahabat muda,  yuk kurangi rebahan dan mari sama-sama kita berikan perubahan. 
 

Hormat saya
ISMAIL WERIPANG

Untukmu...

Untukmu... Hati kita buatan Tuhan, bukan buatan Taiwan. Bisa rusak berulang kali, dan bisa betul berulang kali tanpa perlu dibaw...